Posts

bahasa jerman, penerjemah tersumpah, rekomendasi

March 31, 2021

Status Tanah untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing

Hukum

130

Status Tanah untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing

Berbicara mengenai seseorang yang memiliki sebidang tanah, pasti memiliki sertifikatnya juga. Sertifikat tanah terbagi menjadi tiga jenis, khususnya tanah yang berada di Indonesia. Kami akan mengulas mengenai status tanah yang ditujukan perusahaan penanaman modal asing dan apa perbedaan dari ketiga jenis sertifikat tanah itu sendiri. Namun, kami akan lebih mengulas mengenai Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Sertifikat HGB

Sertifikat HGB atau Hak Guna Bangunan merupakan pemegang dari sertifikat tersebut diperbolehkan untuk membangun beragam jenis properti di atas tanah yang status tanah bukan miliknya. Tanah ini dapat dimiliki oleh negara atau perorangan. Jenis sertifikat Hak Guna Bangunan memiliki batas waktu penggunaan dan sewaktu-waktu sertifikat ini dapat digadaikan untuk pengajuan kredit ke lembaga keuangan.

Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Masa berlaku pada sertifikat jenis ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan: masa berlaku sertifikat HGB adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama yakni 20 tahun.

Dalam mengajukan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan dianjurkan untuk diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut habis.

Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain untuk dikembangkan baik untuk dibangun properti atau lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau status tanah milik orang lainnya. Dalam pemberian hak pakai ini, tidak boleh disertai dengan syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan. Berbicara mengenai masa berlaku, sertifikat jenis hak pakai memiliki masa berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Hak Pakai ini hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selain itu dapat diberikan kepada Departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan pemerintah daerah serta badan-badan keagamaan dan sosial. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Terakhir, dapat diberikan kepada perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Masa berlaku hak pakai memiliki batas waktu penggunaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 menyebutkan: Hak Pakai memiliki masa berlaku tidak lebih dari tiga puluh tahun. Dan dapat diperpanjang selama dua puluh tahun, kemudian dapat diperbarui kembali selama tiga puluh tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah.

Apabila Anda bekerja pada sebuah perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan Anda hendak membeli sebidang tanah di wilayah Republik Indonesia maka hanya dapat memperoleh hak pakai, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Penjelasan hak atas tanah perusahaan PMA

Pada prinsipnya, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sementara perusahaan PMA hanya mendapatkan hak pakai, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Hal ini diperjelas dalam Penjelasan Umum UUPA yang disebutkan dalam Dasar-Dasar dari Hukum Agraria Nasional (poin 5), yakni:

“Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 yo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus(hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).

Perusahaan PMA hanya dapat memperoleh Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sesuai dalam Pasal 22 ayat (1) UUPM (Undang-Undang Penanaman Modal).

Layanan Mega Translation Service

Perusahaan Mega Translation Service merupakan kantor yang memberikan layanan Penerjemah Tersumpah, Interpreter dan Legalisasi. Jika Anda bekerja di perusahaan Asing dan membutuhkan penerjemahan dalam dokumen atau legalisasi dokumen serta pendampingan sidang, Anda dapat menghubungi kami di sini.

penanaman modal asing, sertifikat tanah

March 29, 2021

Hukum

109

Ekspor yang Dilakukan oleh UMKM

Keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan ekspor akan berdampak baik terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Perlu diperhatikan barang apa saja yang dapat diekspor, karena tidak semua barang dapat diekspor atau masuk ke dalam kategori barang dibatasi ekspor atau barang dilarang ekspor.

Kriteria Bisnis yang Tergolong UMKM

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Salah satunya adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau bisa juga kriteria yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Setelah membahas usaha mikro, adapun usaha kecil. Usaha kecil yang merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan. Kriterianya memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 Milyar.

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Kriterianya memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 Miliar.

Manfaat keterlibatan UMKM dalam kegiatan ekspor

UMKM merupakan sektor yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Pada data Desember 2020 silam, data BKPM menunjukkan bahwa UMKM mampu menyumbang produk domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7 persen.

Kegiatan ini merupakan hal yang penting karena akan membuat roda perekonomian eksportir berputar. Sebab, barang yang dihasilkan dapat tersalurkan Kemudian, kegiatan ini pun tentunya negara akan mendapatkan devisa.

Dari sisi tenaga kerja, akan meminimalkan jumlah pengangguran. Akan tercipta lapangan kerja baru yang diciptakan oleh UMKM. Pada akhirnya, akan berdampak baik pada perekonomian masyarakat dan nasional.

Kegiatan Ekspor

Pada dasarnya, kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk dengan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Yang membedakan hanya pada orang perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bekas Ekspor. Sedangkan, lembaga dan badan usaha hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bekas Ekspor dan Barang Dibatasi Ekspor.

Ada pun syarat atau kriteria bagi pengelompokan eksportir, diantaranya

Orang Perseorangan yang mengekspor Barang Bebas Ekspor harus memiliki:

Nomor Pokok Wajib Pajak
Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

Lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Bekas Ekspor harus memiliki:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari Kementerian teknis / lembaga pemerintahan non kementerian/instansi.
Tanda Daftar Perusahaan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

Lembaga atau badan usaha ingin mengekspor Barang Dibatasi Ekspor, harus memiliki:

SIUP atas izin usaha dari Kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi
Tanda Daftar Perusahaan
NPWP

Perizinan ini akan diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan kepada instansi atau dinas teknis terkait. Dengan demikian, Anda harus menyesuaikan bentuk usaha Anda dan jenis barang apa yang akan diekspor.

Dokumen persyaratan ekspor untuk UMKM

Jika produk Anda hendak dikirim ke luar negeri dalam jumlah besar maka berikut dokumen yang harus dilengkapi:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Tanda Daftar Perusahaan
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Izin Usaha dari lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan Jenis Barang yang akan diekspor oleh pelaku usaha.

Dalam kegiatan seperti ini, Anda membutuhkan label produk atau bahasa yang digeneralisasikan antara dua belah pihak. Antara Anda sebagai eksportir dan pihak yang menerima produk Anda. Anda dapat menggunakan jasa Mega Translation Service untuk menerjemahkan atau melegalisasikan dokumen Anda. Hubungi tim marketing di sini.

ekspor, impor, UMKM

Akta Pendirian Perusahaan Harus Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah

Akta pendirian perusahaan merupakan dokumen penting bagi perusahaan itu sendiri. Manfaat dari adanya akta banyak sekali. Anda dapat membacanya di artikel ini.

Akta Pendirian Perusahaan

Dalam perjalanan berbisnis sangat penting untuk mengurus dokumen perusahaan terutama akta pendiriannya. Akta pendirian perusahaan adalah dokumen yang sudah disahkan oleh notaris, terkait dengan usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan. Untuk mengurus akta ini tidak hanya untuk perusahaan kecil seperti CV atau perusahaan besar seperti PT, akta juga dapat dipakai untuk membuat sebuah yayasan atau lembaga komersial lainnya.

Dokumen ini berisikan identitas para pendiri lengkap dengan foto dan alamat. Serta berisi kesepakatan yang terjadi ketika mendirikan perusahaan tersebut, serta anggaran dasar yang dipakai sebagai modal awal. Tujuan perusahaan yang akan dicapai juga harus disertakan/ditulis di dalam akta pendirian.

Hal ini ditujukan agar sewaktu-waktu jika ada masalah menghadang atau tujuan perusahaan sudah melenceng jauh dari niat awal didirikannya usaha tersebut, maka para pendiri bisnis dapat melihat kembali akta untuk fokus pada tujuan awal. Akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh status badan hukum.

Tujuan disahkannya akta tersebut untuk dapat melakukan transaksi dengan semua pihak nantinya. Baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta berskala besar yang memiliki badan hukum sah.

Fungsi utama dan syarat pembuatannya

Setelah akta pendirian perusahaan diurus, ada beberapa keuntungan pebisnis jika mengantongi akta salah satunya adalah perusahaan sudah otomatis legal di mata hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu memberi kejelasan status kepemilikan yang sah, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti pembelian atau penjualan saham oleh mitra karena dokumen ini sudah memberikan kejelasan akan status kepemilikan perusahaan yang sah. Serta, menjadi dokumen pendukung pembuatan TDP dan SIUP. Adapun dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan, diantaranya:

Fotokopi KTP pendiri minimal 2 orang
FC KK (Kartu Keluarga) penanggung jawab
Pass foto penanggung jawab
Fotokopi Surat Kontrak
FC PBB di tahun terakhir
Surat keterangan domisili perusahaan
Foto kantor

Persyaratan di atas diberikan biasanya untuk mempermudah saat petugas survei lokasi dengan keperluan SIUP dan PKP. Pertanyaan lainnya, apabila perusahaan Anda sudah melebarkan sayap ke Negara lain dan mengharuskan akta pendirian perusahaan atau akta notaris diterjemahkan. Dengan bahasa apa dokumen tersebut diterjemahkan? Apakah harus menggunakan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan akta notaris perusahaan Anda?

Akta Pendirian Perusahaan perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah?

Sebenarnya perlu dibuat akta pendirian yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa nasional pihak asing, dan/atau bahasa inggris. Tujuannya agar pihak asing dapat memahami isi dari akta pendirian yang dibuat. Di sisi lain, saat pendirian PT PMA, pertama kali pendiri PT PMA harus mengajukan aplikasi kepada BKPM untuk pendaftaran penanaman modal. Yaitu, mengisi formulir aplikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran I Perka BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Dalam Perka BKPM 12/2009 disebutkan bahwa untuk pendirian PT PMA harus melampirkan berbagai dokumen yang diantaranya: Melampirkan rekaman Anggaran Dasar dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing.

Tujuan dari dokumen tersebut harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah tentu untuk kebenaran dan akurasi makna dari dokumen yang diterjemahkan. Setiap penerjemah tersumpah dapat dianggap berkompeten karena harus melalui Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) dengan nilai di atas 80 (nilai A). Setelah itu, berhak untuk disumpah sebagai Penerjemah Bersumpah. Pengambilan sumpahnya itu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, lalu dikeluarkan Surat Keputusan mengenai pengangkatan penerjemah sebagai Penerjemah Bersumpah.

Selain untuk mendapatkan izin prinsip pendirian PT PMA dari BKPM, biasanya untuk perluasan usaha. BKPM juga akan mensyaratkan PT PMA dalam permohonannya untuk melampirkan Rekaman Akta Pendirian dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bagi badan hukum asing. Akta harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah karena terjemahan dari penerjemah tersumpah lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya Penerjemah Tersumpah

Pemerintah telah mengatur standar biaya sewa jasa penerjemah tersumpah di Indonesia. Biaya yang ditawarkan cukup variatif tergantung dari jenis bahasa dan jumlah dokumen yang dipesan. Misalnya saja untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris dimulai dari Rp 75.000/halaman.

Biasanya untuk menerjemahkan ke dalam bahasa lainnya, tarif yang ditawarkan dapat lebih tinggi. Perlu diingat bahwa tarif yang ditawarkan adalah tarif per-halaman. Mega Penerjemah Tersumpah memiliki layanan yang sangat bermanfaat untuk menerjemahkan Akta Perusahaan Anda. Di tengah wabah Covid-19 yang mewabah di Indonesia, Anda dapat mengirimkannya melalui E-mail dan dokumen akan dikirim kembali melalui ekspedisi sehingga Anda tidak perlu keluar rumah. Hubungi kami di sini.

akta pendirian perusahaan, mega penerjemah, penerjemah tersumpah

March 22, 2021

Hukum

125

Status Kepemilikan Tanah yang dibeli WNI di Timor – Leste

Timor Leste merdeka pada tahun 2002 dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste (RDTL). Sejarah dari negara ini memang cukup panjang. Diketahui bahwa Negara Timor Leste pernah dijajah oleh tiga bangsa, yakni Portugis selama 450 tahun, Jepang selama 3 tahun dan Indonesia selama 24 tahun. Fokus kami akan membahas status kepemilikan tanah warga negara Indonesia di Timor Leste.

Sejarah Timor Leste

Seperti yang diketahui, Portugis pertama kali menetap di Timor Leste tahun 1520 dan Spanyol tiba pada tahun 1522. Sedangkan Belanda menguasai bagian barat pulau pada tahun 1613, serta Inggris memerintah pulau itu pada tahun 1812-1815. Sementara pasukan Jepang menduduki Timor Leste selama Perang Dunia II.

Pada tahun 1976 Indonesia mendeklarasikan sebagian bagian integral dari negara itu sebagai provinsi Timor Timur. Selama dua dekade berikutnya, menurut laporan BBC lebih dari 200.000 orang atau seperempat populasi penduduk tewas akibat pertempuran, kelaparan dan penyakit yang mengikuti invasi dan selama pendudukan Indonesia.

Merdeka dari Indonesia

Menanggapi tekanan internasional yang meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan masa depan Timor Lorosa’e. Pada saat itu, hampir empat perlima pemilih mendukung kemerdekaan dan parlemen Indonesia membatalkan pengambilan wilayah tersebut oleh Indonesia.

Timor Lorosa’e dikembalikan kepada status kemerdekaan sebelum menjadi bagian di Indonesia. Namun, Timor Leste ditetapkan sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan dengan berada di bawah pengawasan PBB. Peralihan kekuasaan dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh militan anti kemerdekaan.

Dengan kekerasan tersebut ada ratusan orang tewas dan ribuan orang melarikan diri ke bagian barat pulau. Pada April 2002 Xanana Gusmao yang menjadi pemimpin Dewan Nasional Perlawanan Timor terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste.

Status kepemilikan tanah

Merujuk pada hukum Republik Demokratik Timor-Leste yang mengatur pertanahan, merujuk pada pu.go.id, UU RDTL Parlemen Nasional No. 1/2003 yang menyatakan:

Warga negara asing dalam waktu satu tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan kepada Direktorat Pertanahan dan Harta Benda, semua data-data yang menyangkut kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dimilikinya sampai dengan tanggal 19 Mei 2002, untuk selanjutnya diatur dalam Undang-Undang.
Sesuai ketentuan ayat di atas, dalam data-data tersebut supaya dilampirkan dengan semua dokumen kepemilikan dengan catatan apabila tidak dilaksanakan maka benda-benda tersebut dianggap sebagai benda-benda tidak bertuan, dan oleh karenanya dapat diambil alih oleh negara.
Tidak diakui semua akte kepemilikan benda-benda tidak bergerak yang dibuat oleh warga negara asing sejak tanggal 20 Mei 2002.

Seseorang yang memiliki tanah atau benda tidak bergerak di Timor Leste harus memastikan apakah pernah menyampaikan data kepemilikan tanah rumah kepada pemerintahan Timor-Leste. Jika belum pernah menyampaikan hal tersebut, maka data tentang kepemilikan tanah dan rumah tersebut statusnya sudah diambil alih pemerintah Timor Leste sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) RDTL 1/2003.

Layanan Mega Translation Service

Anda dapat konsultasi apapun yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Mega Translation Service. Kami melayani layanan Penerjemah Tersumpah, Interpreter dan Legalisasi. Customer Service kami akan melayani Anda dengan senang hati. Hubungi kami di sini.

March 17, 2021

kepemilikan tanah, status, timor leste

Tantangan yang Dihadapi layanan Jasa Penerjemah Tersumpah

Blog

113

Tantangan yang Dihadapi Layanan Jasa Penerjemah Tersumpah

Penerjemah merupakan salah satu tren yang semakin berkembang belakangan ini karena meningkatnya globalisasi dan pelokalan. Penerjemah merupakan kunci penting untuk membuka gerbang dan memasuki pasar global. Meskipun memiliki arti penting, terdapat banyak mitos yang beredar di antara masyarakat umum mengenai penerjemah. Artikel ini akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi para penyedia jasa penerjemah tersumpah.

Penyedia Jasa Penerjemah

Tantangan penyedia jasa penerjemah dokumen penting tidak kalah sedikit dengan jasa penerjemah jurnal. Menerjemahkan dokumen penting atau legal document bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh seorang penerjemah basa atau biasa dikenal dengan nama translator. Setiap orang memang memiliki teknik dan ilmunya masing – masing dan menerjemah dokumen penting merupakan salah satu dari sekian banyak jenis dokumen dalam penerjemahan.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam dunia translation utamanya legal document terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan. Terlebih lagi, bagi Anda yang baru memulai profesi sebagai penerjemah bahasa, sebaiknya latih dulu alih bahasa formal. Bukan bahasa teknik yang harus memutar otak dan cari referensi ke mana – mana.

Tantangan Penyedia Jasa Penerjemah

Adapun tantangan dari penyedia jasa penerjemah dokumen penting terletak pada kemampuan mereka untuk memahami terminologi. syntax dan setiap pemakaian kata maupun bahasa yang merujuk pada makna konkret dalam sebuah dokumen.

Pengaplikasian teknik di sana merupakan bagian yang paling mendasar demi membelah dinamika bahasa yang sering kali terdengar ambigu dan memiliki makna ganda. Apalagi penutur bahasa asing yang menulis dokumen penting itu jelas memiliki background bahasa atau budaya yang jelas sangat berbeda dari seorang per alih bahasa.

Untuk itu, sebagai penyedia jasa penerjemah dokumen penting diwajibkan untuk peka dan sensitif dalam memahami pola bahasa serta di mana surat – surat penting tersebut akan dipakai. Berdasarkan keterangan Omniglot.com, ketika seorang penerjemah dokumen penting menemukan kata – kata yang sulit diartikan ke dalam bahasa lain, maka di sanalah tugasnya akan dipertanggung jawabkan.

Bahasa yang Sangat Teknis

Bahasa yang digunakan dalam dokumen legal memang berbeda dengan yang digunakan dalam jurnal atau dokumen – dokumen akademis maupun umum lainnya. Jurnal atau dokumen akademis cenderung akan menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari – hari. Dalam dokumen legal, sebenarnya bahasa yang mereka gunakan banyak kita gunakan hanya saja jarang kita temui.

Bagaimana tidak, dokumen legal hanya diperuntukkan orang – orang yang sedang berkecimpung dalam usaha atau bisnis. Sedangkan orang berbisnis lebih sedikit daripada akademisi. Belum lagi, dokumen perusahaan cenderung privat dan tidak tersebar luas dengan mudah. Maka dari itu, kita memang jarang menemukan dokumen legal.

Belum lagi bahasa Inggris yang digunakan menjadi dua umumnya, yaitu American English atau British English. Perlu diketahui, selain cara pengucapan yang sedikit banyak berbeda, keduanya memiliki ciri khasnya dalam penulisan terma. Sebagai contoh “favoriet” adalah terma yang cenderung digunakan dalam American English, sedangkan “Favourite” adalah terma yang kebanyakan digunakan dalam British English.

American English vs British English

Keduanya sah – sah saja untuk digunakan, walaupun harus menggunakan salah satu terma tersebut di negara yang berbeda, mereka tetap mengerti maksud kita hanya saja hal tersebut tidak lumrah. Secara pengalaman pun, kami menggunakan American English dan ini pun tidak perlu kami cantumkan pada profil perusahaan.

Memang, sering kali ada yang membuat permintaan jasa menerjemah dengan menggunakan British English. Dengan kesepakatan ini maka kami akan menggunakan British English dalam menerjemahkan.

Apalagi dalam menerjemahkan dokumen penting seperti legal document, secara umum jarang sekali menjumpai klien dengan permintaan untuk menggunakan British English. Permintaan pada penggunaan British English yang paling banyak dan itu pun sangat jarang adalah ketika mengerjakan untuk jurnal ke bahasa Inggris.

Apa Saja Layanan Mega Translation Service

Sebagai biro jasa bahasa terkemuka di Indonesia, Mega Translation Service (sering disebut Mega Penerjemah) menawarkan solusi yang menyeluruh. Mereka tidak hanya fokus pada pengalihan bahasa, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas yang diperlukan dalam dokumen resmi.

Berikut adalah rincian layanan yang ditawarkan oleh Mega Translation Service:

Layanan Penerjemah Tersumpah (Sworn Translation)

Ini adalah layanan utama mereka. Penerjemah bersertifikat adalah tenaga ahli yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM serta telah diambil sumpahnya.

Karakteristik: Hasil terjemahan memiliki kekuatan hukum, disertai dengan tanda tangan, cap basah, dan pernyataan bahwa terjemahan sesuai dengan dokumen asli.

Dokumen yang Dikerjakan:

Dokumen Pribadi: Ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, surat nikah, surat keterangan sehat.

Dokumen Perusahaan: Akta pendirian, SIUP, TDP, laporan keuangan, kontrak kerja sama (MoU), dokumen audit, dan peraturan perusahaan.

Jasa Penerjemah Umum (Terjemahan Non-Sworn)

Layanan ini ditujukan untuk dokumen yang tidak memerlukan legalisasi tetapi tetap membutuhkan akurasi bahasa yang tinggi.

Kegunaan: Materi promosi, artikel situs web, modul pelatihan, buku panduan, konten kreatif, dan sastra umum.

Kelebihan: Umumnya lebih terjangkau dibandingkan layanan tersumpah dan lebih fokus pada kelancaran gaya bahasa (lokalisasi).

Layanan Interpreter (Penerjemah Lisan)

Layanan penerjemahan yang dilakukan secara langsung (secara fisik atau online) yang umumnya diperlukan dalam acara formal.

Simultaneous Interpreting: Penerjemah berbicara hampir bersamaan dengan pembicara (sering menggunakan perangkat nirkabel). Sesuai untuk seminar internasional atau konferensi.

Consecutive Interpreting: Penerjemah memberikan terjemahan setelah pembicara memberikan jeda (per kalimat atau paragraf). Cocok untuk pertemuan bisnis, kunjungan pabrik, atau pendampingan di pengadilan.

Layanan Legalisasi Dokumen

Layanan ini sangat membantu klien yang ingin menggunakan dokumen Indonesia di luar negeri atau sebaliknya. Mega Translation mendukung proses “birokrasi” dokumen ke berbagai instansi:

Kemenkumham: Untuk memperoleh stempel autentikasi (termasuk layanan Apostille).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu): Verifikasi akhir sebelum dokumen dibawa ke kedutaan.

Kedutaan Besar: Pengesahan akhir agar dokumen diakui secara internasional di negara tujuan (seperti Italia, Jerman, Arab Saudi, dan lainnya).

Notaris: Pengesahan kebenaran tanda tangan di hadapan notaris.

Konsultasikan kebutuhan dokumen internasional Anda dengan Mega Translation Service dan temukan solusi penerjemahan yang sesuai untuk keberhasilan global Anda!

Konsultasikan kebutuhan dokumen internasional Anda dengan Mega Translation Service dan temukan solusi penerjemahan yang sesuai untuk keberhasilan global Anda!

Tips Memilih Jasa Penerjemah Tersumpah Terbaik!

Memilih jasa penerjemah tersumpah yang terpercaya bisa terbilang sedikit lebih rumit, karena harus membutuhkan dan memperhatikan poin penting. Tujuannya adalah supaya Anda tidak merasa kecewa dengan jasa penerjemah yang sudah dipilih. Artikel ini akan membahas mengenai kriteria dalam memilih jasa penerjemah tersumpah terbaik di Indonesia.

Apa itu Jasa Penerjemah Tersumpah?

Di era globalisasi seperti saat ini, masyarakat sudah semakin akrab dengan kerja sama internasional. Mulai dari urusan bisnis hingga pendidikan. Untuk membantu kerja sama antar negara tersebut, jasa penerjemah hadir sebagai penghubung keduanya.

Lalu, apakah jasa penerjemah tersumpah itu sendiri? Jasa penerjemah tersumpah merupakan mereka yang telah berkecimpung di area penerjemahan dan telah melalui serangkaian tes kualifikasi penerjemah seperti Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) dengan kriteria minimum di angka 80 – 100 atau sertifikat A.

Para penerjemah tersebut, juga harus memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh HP (Himpunan Penerjemah Indonesia). Dan untuk menjadi penerjemah tersumpah seutuhnya harus disahkan pengukuhannya dengan cara diambil sumpahnya di hadapan Gubernur DKI Jakarta.

Fungsi dari Adanya Penerjemah Tersumpah

Jasa penerjemah tersumpah memiliki banyak fungsi yang mungkin dibutuhkan untuk mengurus keperluan pribadi maupun urusan perusahaan Anda. Berikut merupakan contoh daftar dokumen.

1. Penerjemahan Dokumen Legal

Seperti : Akta Pendirian, Akta PKPS, SIUP, TDP, dan lainnya.

2. Penerjemah Dokumen Finansial

Seperti: Laporan Audit, Form Pajak, Profil Perusahaan.

3. Penerjemah Dokumen Teknikal

Seperti: Konten Website, AMDAL, Standar Operasional Prosedur (SOP)

4. Penerjemah Dokumen Akademis

Seperti: SKHUN, Piagam, Ijazah, dan lain sebagainya

5. Penerjemah Dokumen Pribadi

Seperti: Paspor, KK, KTP, dan lain sebagainya

6. Penerjemah Dokumen Legalisasi

Seperti: Notaris, VISA, DIKTI, dan lainnya.

Apa yang Membedakan Penerjemah Biasa dengan Penerjemah Tersumpah?

Dalam memilih jasa penerjemah, tentu memliki perbedaan yang signifikan antara penerjemah biasa dengan penerjemah tersumpah terletak pada bidang terjemahan yang dikerjakan. Penerjemah tersumpah bagi kalangan profesional biasanya dibutuhkan untuk pengerjaan dokumen – dokumen legal terkait keimgrasian maupun keperluan untuk ke luar negeri. Bagi kalangan perusahaan besar, penerjemah tersumpah dibutuhkan untuk menerjemahkan corporate documents seperti kontrak kerja, perjanjian jual beli, proposal bisnis, MoU, SOP dan lain sebagainya.

Sedangkan, penerjemah biasa umumnya akan melakukan penerjemahan pada hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan legalitas, seperti melakukan penerjemahan pada sebuah film, atau produk tertentu.

Oleh karena itu, seorang penerjemah tersumpah harus memiliki sertifikasi dan bukti keabsahan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi terkait. Hasilnya pun untuk penerjemah tersumpah bersifat legal atau sama dengan dokumen aslinya. Sedangkan, penerjemah biasa hanya mengartikan, tanpa perlu berbagai sertifikasi untuk bukti keaslian.

Hal yang Harus Diperhatikan dalam Memilih Jasa Penerjemah Tersumpah

Setelah mengetahui manfaat hingga perbedaan dengan penerjemah biasa. Anda sudah mulai bisa mencari jasa yang sesuai dengan keperluan. Berikut adalah kriteria yang bisa digunakan sebelum memutuskan untuk memilih jasa penerjemah, seperti:

Standar profesional

Selain keakuratan dari hasil terjemahan yang tinggi, hal yang harus diperhatikan adalah standar operasional secara general. Karena dengan memiliki standar operasional yang baik, akan membuat penerjemahan dilakukan secara efisien dana akurat.

Perlu diingat, Anda harus menghindari perusahaan yang mengambil konten mentah tanpa menyediakan diskusi lanjutan.

2. Sertifikasi Penerjemah

Pastikan jasa penerjemah yang Anda pilih telah memiliki sertifikasi yang tepat. periksa terlebih dahulu mengenai akreditasi dan penerjemah yang mereka sediakan. Mereka yang telah memenuhi kriteria harus sudah memiliki sertifikat dari HPI dan telah lulus uji tes sertifikasi nasional.

3. Cakupan jasa pelayanan

Periksa terlebih dahulu mengenai cakupan pelayanan yang disediakan karena dengan memiliki cakupan jasa pelayanan yang luas, Anda dapat memiliki beragam pilihan jasa terjemahan yang sesuai dengan kebutuhan tanpa harus kesulitan mencari jasa lain.

4. Layanan bahasa

Bila Anda bekerja di bidang industri khusus, pastikan bahwa jasa penerjemah tersebut telah memiliki pengalaman industri yang tepat dengan layanan bahasa yang sesuai dengan sektor bisnis.

5. Testimoni

Aspek satu ini menandakan sudah ada berapa klien yang telah di handle oleh perusahaan jasa penerjemah tersebut. Cari perusahaan yang memiliki banyak testimonial dengan track record yang baik.

6. Harga

Carilah jasa penerjemah yang menawarkan harga transparan tanpa ada biaya tambahan setelahnya atau sebelum adanya kesepakatan. Pastikan harga yang terpapar sudah jelas dan terperinci.

Layanan Mega Translation Service

Berbagai kemudahan dan manfaat, Anda tidak perlu repot mengurus dokumen dan mengkhawatirkan dokumennya akan rusak/terbaca isinya dengan orang lain. Anda dapat daftarkan dan persiapkan dokumen yang dibutuhkan. Anda dapat juga berkonsultasi perihal hal lain dengan menghubungi kami.

Berikut adalah rincian layanan yang ditawarkan oleh Mega Translation Service:

1. Layanan Penerjemah Tersumpah (Sworn Translation)

Ini adalah layanan utama mereka. Penerjemah bersertifikat adalah tenaga ahli yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM serta telah diambil sumpahnya.

2. Jasa Penerjemah Umum (Terjemahan Non-Sworn)

Layanan ini ditujukan untuk dokumen yang tidak memerlukan legalisasi tetapi tetap membutuhkan akurasi bahasa yang tinggi.

3. Layanan Interpreter (Penerjemah Lisan)

Layanan penerjemahan yang dilakukan secara langsung (secara fisik atau online) yang umumnya diperlukan dalam acara formal.

Layanan Legalisasi Dokumen

Layanan ini sangat membantu klien yang ingin menggunakan dokumen Indonesia di luar negeri atau sebaliknya. Mega Translation mendukung proses “birokrasi” dokumen ke berbagai instansi

Jasa Penerjemah Tersumpah untuk Teks Hukum!

Semua orang dapat menerjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. Namun, hanya sedikit orang yang dapat menerjemahkan ke dalam bahasa yang tepat. Berbicara mengenai penerjemah, apalagi dalam konteks teks hukum membutuhkan seorang ahli yang memang cakap dalam bidangnya seperti penerjemah tersumpah.

Jasa Penerjemahan Teks Hukum

Dalam menerjemahkan teks dokumen hukum ditekankan pada bagaimana istilah dalam bahasa asli dari suatu sistem hukum dapat disampaikan dalam istilah yang sepadan dari sistem hukum yang lain.

Menerjemahkan teks hukum harus diterjemahkan dengan ahlinya, kalau tidak, makna dari dokumen tersebut akan hilang atau bermakna ganda. Jika berkaitan dengan hukum, maka tidak boleh sembarang orang untuk menerjemahkan. Sedikitnya harus berlatar belakang hukum atau penerjemah tersumpah dengan sertifikat SK Gubernur.

Berbicara mengenai penerjemah tersumpah dengan sertifikat SK Gubernur ini diartikan sebagai penerjemah yang sudah diberikan tanggung jawab untuk menerjemahkan dokumen dengan baik dan tepat. Legal linguistics menunjukkan transfer informasi tidak hanya terjadi di dalam konteks legal system, namun terdapat di dua sistem teknis bahasa yang paling berpengaruh.

Karena penerjemahan melibatkan dua bahasa yaitu bahasa sumber (BSu) dan bahasa sasaran (BSa). Kedua bahasa ini berkaitan dengan kesamaan makna. Karena hukum yang selalu ada pada sepanjang peradaban manusia, maka bahasa pun akan selalu melekat pada setiap kegiatan penyusunan, pemberlakuan, penerapan, penegakan dan pengkajian teks hukum.

Keuntungan Menggunakan Jasa Penerjemah Tersumpah

Memanfaatkan jasa penerjemah tersumpah bukan sekadar mengalihbahasakan kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Ada elemen legalitas dan tanggung jawab yang tidak dapat ditawarkan oleh penerjemah biasa atau mesin penerjemah seperti Google Translate.

Berikut adalah manfaat utama dari menggunakan jasa penerjemah tersumpah:

Jaminan Legalitas dan Keabsahan Hukum

Dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen aslinya.

Pengakuan Instansi: Kantor imigrasi, kedutaan besar, universitas di luar negeri, dan pengadilan hanya menerima dokumen terjemahan yang memiliki tanda tangan dan cap resmi penerjemah tersumpah.

Persyaratan Administrasi: Tanpa segel “sworn”, dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, atau kontrak bisnis kemungkinan akan ditolak untuk keperluan resmi.

Akurasi dan Presisi Tinggi

Penerjemah tersumpah wajib melewati ujian kualifikasi yang sangat ketat (sekarang oleh Kemenkumham).

Konteks Hukum: Mereka memahami istilah hukum dan teknis yang spesifik. Misalnya, perbedaan antara istilah “agreement”, “contract”, dan “covenant” yang memiliki makna hukum yang berbeda.

Minim Risiko: Kesalahan dalam penerjemahan pada dokumen hukum dapat berakibat serius, seperti pembatalan visa atau kerugian finansial dalam perjanjian bisnis.

Kerahasiaan Dokumen Terjamin

Penerjemah tersumpah mematuhi kode etik profesi dan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien.

Anda akan merasa lebih aman saat menyerahkan dokumen sensitif seperti laporan keuangan perusahaan, catatan medis, atau dokumen terkait hukum.

Memudahkan Proses Legalisasi

Jika dokumen Anda perlu disahkan oleh Kemenkumham, Kemlu, atau Kedutaan, sangat penting untuk menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Mereka terdaftar dalam database kementerian yang relevan, sehingga proses pemeriksaan tanda tangan mereka oleh pihak pemerintah akan menjadi lebih cepat dan sederhana.

Profesionalisme dan Tanggung Jawab

Penerjemah tersumpah sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil terjemahan yang mereka lakukan. Apabila terdapat kesalahan akibat kelalaian dalam terjemahan, Anda memiliki alasan yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban karena profesi ini diakui oleh negara.

Tips menerjemahkan dengan aman dan akurat

Karena terjemahan teks hukum menjadi salah satu tantangan tersulit bagi penerjemah, maka ada beberapa tips agar aman dan akurat, yaitu:

Memahami istilah hukum

Tidak cukup hanya menguasai teori linguistik, penerjemah perlu memahami dengan baik istilah hukum yang berlaku dan digunakan oleh praktisi hukum, baik BSu ataupun BSa. Dengan menguasai bidang ilmu yang berkaitan dengan teksnya, maka hasil terjemahannya bisa lebih dipertanggungjawabkan.

2. Setia pada teks sumber

Syarat utama terjemahan teks hukum berkualitas yakni keakuratan. Selain itu, setia pada teks sumbernya tanpa membuatnya menjadi kaku dan sulit dipahami oleh pembaca bahasa sasarannya. Karena teks hukum pada umumnya bukanlah penafsiran atau komentar subjektif belaka, namun terjemahannya pun harus mempertahankan gaya khas teks hukum tanpa membuatnya terkesan aneh dan sulit terbaca pembacanya.

3. Mempertahankan ciri khas bahasa teks hukum

Jika penerjemah menerjemahkan dengan maksud membuat bahasanya mudah dimengerti atau meringkas katanya menjadi bentuk yang lebih singkat layaknya teks biasa, maka ciri khas bahasa hukum jadi hilang.

Teks hukum memang memiliki kalimat panjang dan gaya bahasanya yang rumit dimengerti. Bahkan banyak ditemui pengulangan kata yang tidak perlu. Di sini, penerjemah tidak boleh serta merta menghilangkan kata yang dianggapnya tidak perlu walaupun teks hukum yang tertulis mengandung tautologis.

4. Memahami konteks hukum untuk mengatasi ketiadaan padanan

Tidak semua istilah yang ada dalam bahasa sumber dapat langsung diterjemahkan. Apalagi dalam teks hukum. Sistem hukum di Indonesia akan berbeda dengan sistem yang berlaku di negara lainnya. Di Indonesia menganut sistem civil law. Untuk menerjemahkan teks terkait common law atau istilah hukum turunannya, penerjemah tersumpah perlu melakukan riset lebih mendalam.

Layanan di Mega Translation Service

Penerjemah Tersumpah terdapat dalam layanan Mega Translation Service yang sudah berpengalaman selama 20 tahun lebih. Penerjemah tersumpah di perusahaan kami dapat menangani segala bidang industri, baik di industri hukum, keuangan, imigrasi, pendidikan dan lain sebagainya. Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut.

Terjemahan dokumen bukan sekadar menukar bahasa, tetapi merupakan landasan legal yang memberikan jaminan keamanan untuk langkah strategis Anda di tingkat internasional. Dalam lingkungan tanpa batas, ketepatan dalam pemilihan kata mencerminkan kredibilitas dan citra profesional organisasi.

Jika Anda memerlukan layanan penerjemah bersertifikat untuk dokumen hukum, perjanjian bisnis, atau kebutuhan lainnya, Mega Translation Service hadir dengan layanan khusus yang memberikan keakuratan tinggi dan jaminan kerahasiaan mutlak.

👉 Pastikan langkah global Anda memiliki kekuatan hukum dengan Mega Translation Service. Diskusikan dokumen Anda sekarang.

hukum, penerjemah tersumpah

March 10, 2021

Bisakah WNA mendaftar sebagai calon PNS di Indonesia?

Testimonial Slider

137

WNA Menjadi CPNS? Cek Informasinya di Sini!

Pernah menjadi perbincangan di media massa mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan dinas kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil, kota Bekasi dijabat oleh seseorang yang berwarga negara Timor Leste. Dengan demikian, yang bersangkutan tersebut diberhentikan sebagai CPNS. Lalu, apakah warga negara asing atau WNA tidak bisa menjadi atau menjabat sebagai PNS?

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN):

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 UU ASN, yang berbunyi:

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.”

Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PNS juga diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PP 98/2000) yang berbunyi:

“Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.”

CPNS harus berkewarganegaraan Indonesia

Orang asing merupakan seseorang yang bukan warga negara Indonesia. Seperti UU yang telah disebutkan sebelumnya mengenai PNS itu sendiri, yang mana setiap warga negara Indonesia tentu memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Dari kedua pasal ini, jelas bahwa salah satu syarat mutlak untuk menjadi PNS adalah berkewarganegaraan Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk mengisi formasi yang lowong sebagai PNS, adalah:

Warga Negara Indonesia
Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
Belum pernah terjerat kasus hukum seperti di penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Tidak diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri
Sehat jasmani dan rohani

Syarat PNS berkewarganegaraan Indonesia ini semata bertujuan dalam rangka pelaksanaan cita – cita bangsa dan mewujudkan tujuan itu sendiri. Cita – cita ini dapat terwujud jika PNS sebagai aparatur negara ini berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki integritas terhadap Indonesia.

Bagaimana jika sudah menjadi eks WNA?

Pada dasarnya, apabila orang asing tersebut telah menjadi WNI dan memenuhi seluruh persyaratan, maka ia dapat melamar sebagai Calon PNS.

Hal penting yang harus diperhatikan sebagai Pegawai ASN, eks WNA yang menjadi PNS itu wajib:

Setia dan taat pada Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
Menaati ketentuan peraturan per undang – undangan
Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Contoh kasus

Sebagai salah satu contoh kasus dimana Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh menjabat sebagai PNS adalah kasus Joanina De Jesus Carvalho alias Nina sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Dalam kasus ini Saudara Nina dipecat berdasarkan keputusan Kepala BKN yang tertuang dalam keputusan Walikota Bekasi Nomor: 881/Kep.117-BKD/VI/2016 tentang Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain diberhentikan sebagai PNS, beliau tidak diberikan hak pensiun yang mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001, maka yang bersangkutan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.

Begitulah penjelasan mengenai WNA yang ingin melamar menjadi PNS di Indonesia, harus merubah kewarganegaraan terlebih dahulu menjadi WNI.

Dengan adanya kasus yang dialami oleh WNA tersebut sehingga beliau harus di berhentikan dari jabatan PNS maka setiap WNA harus merubah kewarganegaraannya terlebih dahulu menjadi WNI. Anda dapat mengkonsultasikan perihal perubahan kewarganegaraan dengan Mega Translation Service. Kami dapat membantu Anda untuk membantu mengurus dokumen apa saja yang ingin dilegalisasikan.

Kompensasi Penjualan Hak Cipta Terjemahan

Artikel kali ini akan membahas mengenai kompensasi dari penjualan hak cipta terjemahan. Ada aspek hukum yang mengatur sisi royalti atas pembelian hak terjemahan. Inilah yang akan kami bahas pada artikel hari ini.

Hubungan ekonomi internasional

Meningkatnya hubungan ekonomi internasional ditandai dengan semakin banyaknya transaksi barang dan jasa internasional. Dengan arus kemajuan dan kemudahan dalam rangka menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang lebih kondusif maka meningkat pula kompleksitas dalam hal perpajakan.

Karena konteksnya adalah hubungan ekonomi internasional, maka pajak yang timbul adalah entitas dengan perbedaan kewarganegaraan dalam transaksi internasional. Pada dasarnya pemajakan atas arus transaksi internasional merupakan bentuk pajak penghasilan dalam negeri namun mengandung unsur asing di dalamnya.

Unsur asing di sini dapat dimaknakan berupa perbedaan kewarganegaraan, negara tempat perusahaan didirikan, atau penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Karena menyangkut ekonomi internasional, perlu diperhatikan perjanjiannya harus berunsur Tax Treaty.

Tax Treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Tiap wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan wajib pajak dalam negeri dapat memanfaatkan tarif atau ketentuan lainnya yang tercantum dalam tax treaty.

Kompensasi penjualan hak cipta terjemahan

Indonesia menjadi surga buku bertema pendidikan, sastra, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia masih banyak sekali orang yang memusatkan dirinya sebagai writer, baik disalurkan melalui website atau diterbitkan sebagai buku. Menulis bisa menjadi refleksi bagi beberapa orang, bahkan ada yang menjadikannya sebagai hobi.

Dengan eksistensi penulis Indonesia yang tinggi, banyak penerbit asing mengincar hak cipta terjemahan buku-buku Indonesia. Jadi buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dibawa ke luar negeri, maka akan ada terjemahan bahasa dari Indonesia ke bahasa yang digunakan pada negara tersebut, umumnya bahasa inggris. Pertanyaannya, apakah penulis mendapatkan kompensasi dari hasil penjualan hak cipta terjemahan?

Naskah yang dibuat oleh penulis memiliki hak cipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomis. Penulis menyerahkan hak ekonomi kepada penerbit untuk dieksploitasi sehingga bisa memberikan penulis keuntungan. Hak ekonomi ini nantinya akan dirasakan oleh penerbit maupun penulis. Perlu diketahui, selain hak cipta utama, penulis juga memiliki subsidiary right atau hak cipta turunan atau disebut sebagai hak derivatif.

Terdapat banyak sekali contoh perubahan hak karya. Misalnya buku NKCTHI (Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini) yang awal rilis berupa naskah yang dibukukan, selang berapa lama muncul film di layar lebar bertajukan sama dengan bukunya. Ini yang dinamakan dengan hak cipta turunan atau hak derivatif.

Penyerahan lisensi dapat dilakukan dengan imbalan berupa royalti berdasarkan persentase dari penjualan buku. Pada kondisi inilah, penulis harus teliti dalam melakukan perjanjian dengan penerbit. Terkait penerjemahan, penulis memiliki hak untuk membatasi pemberian lisensi. Tergantung klausul tentang penjualan hak cipta terjemahan antar penerbit dan penulis.

PPN atas royalti

PPN atas royalti dapat diartikan sebagai PPN yang dikenakan kepada pengusaha yang memanfaatkan hak cipta di bidang”

Kesusastraan
Kesenian atau karya ilmiah
Paten
Desain atau model
Rencana
Formula atau rahasia
Merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya

Mengutip dari hukumonline.com PPN atas royalti dimaksudkan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan atas penyerahan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan impor BKP.

Luar daerah pabean sederhananya untuk administrasi perpajakan PPN, PPnBM dan Bea Masuk dianggap tidak ada. Karena UU PPN dan Bea Masuk hanya berlaku di dalam daerah Pabean.

Kegiatan yang termasuk pembelian hak terjemahan dalam bahasa Indonesia dari suatu buku berbahasa inggris dikenakan PPN atas royalti.

Tax Treaty

Tax Treaty sebagai solusi dalam pembagian hak atas pemajakan dari suatu transaksi internasional. Dengan adanya perjanjian penghindaran pajak berganda ini maka telah dibuat suatu skenario dimana tiap negara akan memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas negara. Ada tiga hak pemajakan yaitu hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas dan pelepasan hak pemajakan.

Ada yang harus diperhatikan dalam penerapan tax treaty sehingga dapat dipastikan bahwa keberadaan perjanjian internasional yang berbentuk law making treaties tersebut harus diterapkan. Wajib dilaksanakan dengan itikad baik atau yang dikenal sebagai asas Pacta Sunt Servada. Dalam rangka menikmati fasilitas yang ditawarkan untuk menikmati tarif yang ada dalam tax treaty tersebut maka Wajib Pajak Luar Negeri perlu untuk membuktikan kedudukan hukumnya baik itu orang pribadi maupun badan usaha dengan Certificate of Domicile melalui form DFT 1.

Dasar hukum eksistensi tax treaty

Diatur dalam berbagai Undang-Undang tergantung dari negaranya. Dasar hukum dalam kerangka hukum negeri diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 44 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat membuat perjanjian dengan Negara lain.

Selain itu diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2000 Pasal 4, Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 serta Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 32A yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Dasar Hukum dalam kerangka Hukum Internasional mengacu pada Vienna Convention 1969, per seluruh tax treaty yang menjadikan Indonesia sebagai treaty partner. Dasar Hukum dalam kerangka turunan Undang-Undang perpajakan diatur dalam PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sudah berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Dengan adanya hubungan ekonomi internasional dan harus berkaitan dengan pihak asing, Anda dapat berkonsultasi untuk menanyakan royalti yang bisa Anda dapatkan di Mega Translation Service. Kami dapat membantu mengenai legalitas dan menerjemahkan dokumen secara sah di mata hukum agar proses royalti dapat berjalan dengan lancar. Anda dapat menghubungi kami di sini.