Posts

Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (objection). Hal ini juga dapat diartikan sebagai pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Eksepsi secara garis besarnya mencakup eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi selain kewenangan mengadili. Kedua bentuk eksepsi tersebut masih terbagi atas beberapa jenis eksepsi yang dikenal dalam teori dan praktik hukum acara perdata. Dari berbagai jenis ekspresi yang dapat diajukan, berikut penjelasan terkait dua jenis eksepsi yang cukup sering diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, yakni eksepsi obscuur libel dan eksepsi error in persona.

Eksepsi Error in Objecto

Pada prinsipnya Error in Objecto merupakan kesalahan gugatan atau dakwaan atas suatu objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan). Dalam lingkup pengadilan, error in objecto adalah kesalahan gugatan atau dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat.

Misalnya dalam kasus pengadilan TUN, penggugat M menggugat Gubernur DKI Jakarta atas keputusannya yang akhirnya mengakibatkan tergusurnya rumah M. Hal ini dapat diumpamakan Surat Keputusan Gubernur tersebut yang memerintahkan aparatnya untuk melaksanakan penggusuran adalah SK No.785, namun terbukti yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah SK No.888. Meskipun SK tersebut tidak berkaitan dengan penggusuran yang dikerjakan. Karenanya kesalahan atas objek yang dipersengketakan tersebut dapat dikatakan sebagai Error in Objecto.

Hubungi tim marketing kami di sini.

Error in Persona

Secara umum, eksepsi error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Dalam lingkup perdata, M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 – 119) mengklasifikasi error in persona menjadi:

1. Diskualifikasi in person

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum

2. Salah saran pihak yang digugat

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) 

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Sedangkan dalam lingkup pidana, error in persona bisa terjadi pada saat dakwaan dialamatkan kepada orang yang salah.

Layanan Mega Translation Service

Demikian penjelasan singkat mengenai eksepsi Error in Objecto dan Error in Persona dalam gugatan hukum. Mega Translation Service sebagai perusahaan dibidang jasa, memberikan layanan berupa Penerjemah Tersumpah, Legalisasi dan Interpreter. Anda dapat konsultasikan kebutuhan Anda dengan tim marketing kami.

penerjemah | interpreter | legalisasi |

HUBUNGI KAMI

Memasang iklan di platform – platform media sosial memang sering digunakan untuk membantu mempromosikan bisnis Anda. Namun, bagaimana jika ingin beriklan di situs pemerintah atau dengan label “go.id”? Dalam hal ini, peraturan apakah yang mengatur mengenai permasalahan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan hukum pajak?

Tentang Reklame

Reklame menurut Pasal 1 angka 27 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009):

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; dan
5. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Nama Domain Pemerintah

Terkait domain instansi penyelenggara negara, Anda dapat merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Permenkominfo 5/2015). Nama domain instansi penyelenggara negara adalah alamat internet dari instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Setiap instansi baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat, dan instansi lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Patut diperhatikan, instansi yang menggunakan nama domain wajib menggunakan server nama domain dan alamat protokol internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Server nama domain dan alamat protokol internet (IP Address) yang dimaksud wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia yaitu yang menunjukkan kode Indonesia (.id). Hal ini sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Untuk kebutuhan instansi penyelenggara negara nama domain “.go.id” dan “.mil.id”. Jadi, secara singkatnya penggunaan situs “.go.id” hanya dapat digunakan lingkup instansi penyelenggara negara dan pada nama domain tingkat tinggi Indonesia, serta tidak diperkenankan dipakai di luar Indonesia.

Bolehkah Situs Pemerintah Memberikan Tempat Beriklan?

Di sisi lain, instansi berhak menggunakan nama domain yang diaktifkan dan bertanggung jawab atas penggunaannya. Instansi juga dapat menerbitkan peraturan penggunaan nama domain turunan di lingkungannya sesuai kewenangan yang ditetapkan. Kemudian khusus instansi di tingkat daerah kabupaten/kota dapat mengatur tata cara pengelolaan nama domain instansi pemerintah desa yang ada di wilayahnya.

Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas, situs milik pemerintah tidak termasuk objek pajak reklame. Selain itu, menurut hemat kami, situs milik pemerintah tidak dapat digunakan untuk iklan secara komersial, melainkan hanya untuk memberikan informasi-informasi ke publik yang berkaitan dengan aktivitas instansi yang berkaitan.

Tidak hanya itu, meskipun instansi berhak mengatur sendiri penggunaan nama domain. Pengelola nama domain wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan nama domain kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan ini melalui Direktur Jenderal di bidang Aplikasi Informatika secara berkala atau sewaktu-waktu sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun.

Jasa Penerjemah Tersumpah

Mega Penerjemah adalah vendor dari banyak perusahaan besar yang ada di Indonesia. Kami bukan hanya vendor perusahaan di indonesia tetapi memiliki banyak client perusahaan asing, untuk mempermudah Indonesia dengan pihak asing kami juga adalah sebagai tim penerjemah handal di beberapa kementrian dan bumn yang ada di indonesia.

Tidak ada yang perlu anda ragukan lagi dari Mega Penerjemah. Berada dalam naungan PT Mediamaz Solusindo Nusantara sehingga telah berpengalaman menangani berbagai macam jenis penerjemahan. Tak hanya itu, klien kami juga berada di penjuru Indonesia bahkan hingga ke manca negara. Apa lagi yang anda tunggu untuk merasakan pengalaman diperlakukan sebagai seorang raja? Segera hubungi kami, dan rasakan sendiri!

Agar anda mendapatkan hasil terjemahan, kami memiliki value dari sisi kecepatan. Sehingga kami selalu menjaga kualitas dari setiap pekerjaan alih bahasa yang kami dapatkan. Maka dari itu mega penerjemah berusaha membantu dengan sepenuh hati dan profesional dengan melayani secara maksimal. Sejauh ini kami memiliki tim handal yang ada di mega Penerjemah dengan profesionalitas tinggi.

Tentunya, jam terbang dan sertifikat yang resmi menjadi menjadi kualifikasi kami dalam menyeleksi tim translator kami. Secara keseluruhan, kami memiliki proses seleksi yang cukup ketat mengenai seorang penerjemah yang akan menjadi partner kerja kami.

Mega translation memiliki layanan seperti interpreter dan juga penerjemah tersumpah yang akan ditangani oleh para alih bahasa kami. Lebih lanjut, layanan kami sudah terjamin kualitasnya sebab para translator kami telah berjanji. Selanjutnya, tim alih bahasa yang kami miliki merupakan tim terbaik yang sudah lolos seleksi ketat kami dan memiliki sertifikat resmi sebagai penerjemah tersumpah. Sehingga, anda tidak perlu khawatir dengan service terjemahan yang kami berikan, sudah pasti tidak mengecewakan. Kesimpulan akhirnya adalah mega transalation merupakan solusi dari kebutuhan anda akan jasa penerjemah.

Kami Selalu Siap dalam 24/7 Untuk Semua Permintaan Anda

Berbicara mengenai koperasi memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat namun kemudian muncul pertanyaan bagaimana syarat dan prosedur pendirian koperasi? Sebelumnya Koperasi merupakan amanat Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melainkan koperasi dianggap menjadi salah satu harapan perekonomian nasional. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam koperasi sering kali dijadikan alasan oleh masyarakat untuk mendirikan koperasi dibanding badan usaha lainnya. Aturan mengenai koperasi sendiri dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Untuk mengenal lebih dalam mengenai koperasi di Indonesia, simak ulasan berikut ini.

Dasar Hukum yang Berlaku Mengenai Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Pasal 1 angka 1 UU 25/1992).

Meskipun, UU Perkoperasian sempat dicabut dengan Pasal 124 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 (hal. 254) telah menyatakan bahwa UU 17/2012 bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi berkekuatan hukum mengikat.

Sehingga, UU Perkoperasian diberlakukan kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.

Hubungi tim marketing kami di sini.

Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk dan jenis Koperasi yang ada saat ini dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, keanggotaan dan tingkatan. Berikut adalah pengertianya:

1. Koperasi berdasarkan jenis usaha

Pertama, jenis koperasi ini dipisah berdasarkan jenis usaha produksinya atau menghasilkan barang. Semua barang yang dijual adalah hasil produksi sesama anggota koperasi yang memiliki usaha seperti kerajinan, pakaian jadi, dan juga bahan makanan. 

• • Koperasi Konsumsi
  • Simpan Pinjam (KSP)
  • Serba Usaha (KSU)

     2. Koperasi Berdasarkan Keanggotaanya

Kedua, berdasarkan anggotanya, koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

• • Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
  • Pasar (Koppas)
  • Unit Desa (KUD)

     3. Koperasi Berdasarkan Tingkatannya

Ketiga, berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut:

• • Koperasi Primer
  • Koperasi Sekunder (meliputi pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi)

Prosedur Pendirian Koperasi

Kemudian, pendirian koperasi dimulai dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri, yang mana bersamaan dengan rapat tersebut dapat dilakukan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau dinas provinsi maupun kabupaten/kota setempat.

Selanjutnya, rapat tersebut dihadiri paling sedikit oleh 20 orang untuk pendirian koperasi primer dan 3 badan hukum koperasi yang diwakili oleh pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa untuk pendirian koperasi sekunder.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar koperasi yang akan dibentuk, yang meliputi:

1. Nama koperasi;
2. Nama para pendiri;
3. Alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
4. Jenis koperasi;
5. Jangka waktu berdiri;
6. Maksud dan tujuan;
7. Keanggotaan koperasi;
8. Perangkat organisasi koperasi;
9. Modal koperasi;
10. Besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib;
11. Bidang dan kegiatan usaha koperasi;
12. Pengelolaan;
13. Pembagian sisa hasil usaha;
14. Perubahan anggaran dasar;
15. Ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
16. Sanksi; dan
17. Peraturan khusus.

Hasil rapat kemudian dibuat dalam notulen rapat atau berita acara rapat untuk dituangkan ke dalam rancangan anggaran dasar.

Permohonan Nama Koperasi

Selanjutnya, nama koperasi yang telah disepakati oleh para pendiri harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Format pengajuan nama koperasi paling sedikit memuat nama koperasi yang dipesan dan jenis koperasi. Jenis koperasi terdiri atas produsen, konsumen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam.

Syarat-syarat dari nama yang akan dipakai oleh koperasi adalah sebagai berikut:

1. Terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi;
2. Ditulis dengan huruf latin;
3. Belum dipakai secara sah oleh koperasi lain;
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
5. Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan; dan
6. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Selain itu, apabila koperasi yang akan Anda dirikan melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, maka nama koperasi harus memuat frasa TKBM sebelum penyebutan nama koperasi. Bagaimanapun, Persetujuan dan penolakan atas nama tersebut akan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM secara elektronik. Apabila disetujui, pemakaian nama tersebut berlaku paling lama 30 hari sejak persetujuan pemakaian nama diberikan oleh menteri.

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan akta pendirian koperasi yang kemudian dimintakan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permenkumham 14/2019 mensyaratkan agar permohonan pengesahan akta ini dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

Pengisian format pengesahan akta pendirian koperasi juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, yaitu pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian koperasi yang telah lengkap dan yang disimpan oleh notaris, meliputi:

1. Minuta akta pendirian koperasi, beserta berkas pendukung akta;
2. Berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
3. Surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok serta dapat ditambah simpanan wajib dan hibah; dan
4. Rencana kerja koperasi.

Selain itu, permohonan pengesahan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak ditandatanganinya akta pendirian dan apabila batas waktu ini terlampaui, permohonan tidak dapat diajukan. Setelah dimohonkan, Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan keputusan menteri secara elektronik mengenai pengesahan akta pendirian koperasi pada saat permohonan diterima dan Menteri Koperasi dan UKM yang akan menyelenggarakan pengesahan koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terakhir, notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri atas keputusan menteri mengenai pengesahan akta pendirian koperasi dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 gram.

penerjemah | interpreter | legalisasi |

HUBUNGI KAMI

Intelijen yang dikenal sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menyediakan baket untuk negara telah menjadi kaki tangan kekuasaan dengan bermain dalam lingkaran kepentingan eksekutif – politik praktis. Indonesia merupakan negara rechstaat bukan machstaat sesuai dengan tertuang dalam UUD 1945 namun riilnya kekuasaan telah melebihi hukum, power tends to corrupt. Mari bahas lebih dalam mengenai Badan Intelijen tersebut.

Tentang Badan Intelijen

Badan Intelijen Negara merupakan lembaga non-kementerian pemerintah RI yang bertugas di bidang intelijen. BIN secara resmi berganti nama menjadi Badan Intelijen Negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1000. Sementara, cikal bakal BIN sudah ada sejak bulan Agustus 1945, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Indonesia telah membentuk sebuah intelijen yang pertama kali dengan nama Badan Istimewa. Badan ini dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis dan beranggotakan 40 mantan tentara pembela tanah air (PETA). Faktanya, Anggota Badan Istimewa adalah lulusan Sekolah Intelijen Militer Nakano yang didirikan pada 1943.

Kemudian, intelijen telah merubah berbagai nama yang pada akhirnya tahun 2000, berubah nama menjadi BIN (Badan Intelijen Negara) sampai sekarang. Dengan begitu, sejak tahun 1945 sampai sekarang, organisasi intelijen negara Indonesia telah berubah sebanyak enam kali.

Hubungi tim marketing di sini.

Tugas dan Fungsi BIN

Badan Intelijen memiliki peran melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini serta peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Dan adapun fungsi dari BIN itu sendiri, adalah:

1. Penyelenggara Penyelidikan
2. Menyelenggarakan Pengamanan
3. Penyelenggara Penggalangan

Pengawas Kerja Intelijen

Sebenarnya, di Indonesia yang menjalankan fungsi intelijen negara tidak hanya Badan Intelijen Negara (BIN) saja, namun ada juga lembaga lain tidak menjalankan fungsi ini berdasarkan Pasal 9 UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU 17/2011):

1. BIN
2. Intelijen Tentara Nasional Indonesia
3. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kejaksaan Republik Indonesia, dan
5. Intelijen Kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian

Dalam mekanisme supervisi dari BIN, pada dasarnya BIN ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (lihat Pasal 27 UU 17/2011). Dengan demikian, laporan dan pertanggungjawabannya disampaikan secara tertulis kepada Presiden (Pasal 42 ayat [1] UU 17/2011). Selanjutnya, laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara intelijen negara (anggota BIN) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing.

Layanan Mega Translation Service

Mega Translation Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dengan berbagai layanan yang ditawarkan seperti Penerjemah Tersumpah, Legalisasi dan Interpreter. Anda dapat konsultasikan kebutuhan Anda kepada tim marketing kami.

Memiliki hobi mengoleksi action figure memang menjadi hobi dari sebagian orang. Namun, bagi beberapa orang hobi termasuk mahal karena harganya yang selangit. Alhasil tidak sedikit yang akhirnya memutuskan untuk memproduksi sendiri action figure dan dikoleksi untuk sendiri atau bahkan diperjual belikan. Lantas, bagaimana lisensi atau izin dalam produksi mainan action figure?

Perusahaan Terkenal Pembuatan Action Figure 

Bagi Anda pecinta game dan film action atau sci-fi, pasti ada beberapa karakter yang membuat Anda terkesan dan bahkan tergila – gila. Hal ini yang membuat banyak sekali perusahaan mainan yang akhirnya merilis action figure dari karakter dalam game dan film tersebut. Berikut perusahaan terkenal pembuat action figure:

1. Hasbro

Mainan berkarakter ini mungkin tidak akan pernah sampai saat ini jika tidak karena pengaruh Hasbro dalam menciptakan G.I Joe pada tahun 1960-an. Pengaruh mereka pun berkembang pesat pada media 1980-an saat ini merilis seri G.I Joe yang telah direvisi dan memperkenalkan seri terbaru, yakni Transformers.

Selain dari kedua lini yang melambungkan namanya ini, Hasbro juga dikenal karena memiliki lisensi mainan merek lainnya seperti Star Wars dan Marvel Comics. Berkat keempat Brand inilah mainan berkarakter buatan Hasbro menjadi salah satu mainan berkarakter papan atas hingga saat ini.

      2. Action Figure Buatan Mattel

Mattel mungkin lebih dikenal lewat produk fenomenalnya yang diberi nama boneka Barbie, tapi kehadiran mereka di ranah action figure tidak bisa dipandang sebelah mata. Awalnya, Mattel dikenal di kalangan anak laki – laki sebagai pabrikan pembuat mainan Hot Wheels sampai mereka akhirnya masuk ke mainan berkarakter secara besar – besaran pada awal 1980-an dengan koleksi He-Man dan The Masters of the Universe.

     3. Bandai

Dari pasar Asia, Bandai menjadi pabrikan asal Jepang yang berada tepat di bawah nama besar Hasbro dan Mattel dan memiliki pangsa pasar yang cukup pesat di industri mainan berkarakter. Bandai menembus pasar Amerika Serikat dengan membawa mainan Power Rangers dan berbagai macam turunannya.

Hubungi tim marketing kami di sini.

Perlindungan Hak Cipta

Action Figure dibuat sering kali terinspirasi dari karakter fiksi berdasarkan film atau buku. Untuk dapat mengalihwujudkan karakter fiksi tersebut menjadi bentuk mainan action figure tentunya diperlukan izin atau lisensi dari pencipta atau pemilik merek terkait, karena nama dan gambar tersebut telah dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan Ciptaan;
7. Pengumuman Ciptaan;
8. Komunikasi Ciptaan; dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Adapun bagi setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi di atas wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian setiap orang dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Izin tersebut dapat berupa lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkai. Kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi dengan syarat tertentu.

Hukum Alih Wujud Hak Cipta

Jika kasusnya karakter action figure berasal dari karakter Marvel dan DC yang merupakan karakter fiksi terkenal yang dihasilkan oleh perusahaan asal Amerika. Menurut website resmi Hukumonline.com jika dilihat pada Copyright Law of the United States (Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat), pengalihwujudan ciptaan yang disebut sebagai karya turunan (derivative work). 

Copyright Law of The United States juga telah mengatur bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk membuat ciptaan dari hasil pengalihwujudan berdasarkan suatu ciptaan yang memiliki hak cipta. Jika Anda menggunakan karya ciptaan seseorang tanpa izin atau lisensi dari pemilik/ pemegang hak cipta. Maka Anda dapat dianggap melakukan pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.”

Perlindungan Merek

Untuk melindungi suatu karya secara keseluruhan, pencipta terkadang perlu mendaftarkan nama dan gambar dari karakter yang diciptakannya melalui pendaftaran merek.  Berdasarkan hukumonline.com pada Pangkalan Data Sertifikasi Merek, DC Comics dan Marvel telah memperoleh hak merek atas beberapa karakter diksinya. Setidaknya di kelas 28 (di antaranya untuk jenis barang mainan aksi figur) di Indonesia.

Sehingga, untuk dapat menjual atau memproduksi mainan action figure yang terinspirasi dari tokoh karakter fiksi terkenal, maka Anda perlu melakukan penelusuran terlebih dahulu apakah karakter fiksi itu telah terdaftar sebagai merek. Jika sudah, Anda wajib meminta izin atas penggunaan merek kepada pemilik merek melalui perjanjian lisensi.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) berbunyi:

“Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.”

Di sisi lain, pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain secara tanpa hak. Dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau sejenis. Dengan berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek ke Pengadilan Niaga.

Layanan Mega Penerjemah

Mega Penerjemah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, dengan berbagai layanan yang diberikan seperti Penerjemah Tersumpah, Legalisasi dan Interpreter. Anda dapat konsultasikan kebutuhan Anda, dan dapatkan pelayanan terbaik dari kami.